WLA & PARTNERS: Premier Legal Services in Jakarta

‹ Back

Artikel WLA PARTNERS Mengenai Royalti Lagu..

 

Royalti pada dasarnya merupakan konsekuensi yuridis dari pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait. Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas mendefinisikan royalti sebagai imbalan yang wajib diterima pencipta maupun pemilik hak terkait. Perlindungan hak cipta lahir secara otomatis (prinsip deklaratif) terhadap setiap ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata, termasuk lagu dan/atau musik sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf d. Lebih lanjut, doktrin hukum hak kekayaan intelektual sebagaimana dikemukakan oleh Rachmadi Usman menegaskan bahwa hak cipta memiliki dua dimensi, yakni dimensi moral yang melekat secara abadi pada pencipta dan dimensi ekonomi yang bersifat eksklusif untuk memperoleh manfaat finansial. Oleh karena itu, syarat keanggotaan pencipta atau pemegang hak dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta merupakan instrumen normatif yang dimaksudkan agar hak ekonomi dapat diadministrasikan secara kolektif, efektif, dan terukur. Dalam konteks pengaturan teknis, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah menguraikan secara limitatif bentuk-bentuk pemanfaatan komersial musik yang wajib dikenakan royalti, antara lain konser, bioskop, hotel, restoran, kafe, dan media penyiaran.

 

 

Secara normatif, kerangka regulasi tersebut telah memenuhi prinsip perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta, sesuai dengan pandangan Sudargo Gautama yang menyatakan bahwa hak cipta bukan sekadar hak privat, melainkan juga instrumen kebijakan hukum untuk mendorong terciptanya iklim kreatif yang sehat. Namun demikian, dalam praktik implementasi masih dijumpai kendala berupa rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti dan keterbatasan transparansi distribusi dana oleh LMK. Menurut hemat penulis, penguatan sistem penegakan hukum diperlukan, baik melalui mekanisme administratif maupun perdata, disertai peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi. Dengan demikian, sistem royalti tidak hanya berhenti sebagai norma tertulis, melainkan menjadi mekanisme yang efektif untuk mewujudkan keadilan distributif bagi pencipta dan mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional secara berkelanjutan.

 

WLA & PARTNERS - LAW FIRM